Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin pesat dan kini memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari media, pemerintahan, hingga pengambilan keputusan publik. Namun di balik kemajuan tersebut, muncul kekhawatiran bahwa suara rakyat, terutama kelompok kecil dan terpinggirkan, kian terasingkan oleh sistem berbasis algoritma. Dalam dunia digital ada algoritma AI digunakan untuk menyaring informasi, yang menentukan konten yang muncul di media sosial, hingga membantu analisis kebijakan publik. Sayangnya, algoritma ini sering kali lebih mengutamakan data mayoritas, tren populer, dan kepentingan ekonomi. Akibatnya, aspirasi masyarakat akar rumput yang tidak memiliki jejak digital kuat berisiko terabaikan.
Pengamat teknologi dan demokrasi menilai bahwa AI tidak sepenuhnya netral. Sistem ini belajar dari data yang tersedia, sementara data tersebut sering kali mencerminkan ketimpangan sosial yang sudah ada. Jika data pelatihan didominasi oleh kelompok tertentu, maka keputusan yang dihasilkan AI pun cenderung menguntungkan kelompok tersebut.
“AI bisa mempercepat proses pengambilan keputusan, tetapi juga bisa mempersempit ruang partisipasi publik jika tidak diawasi,” ujar seorang peneliti kebijakan digital. Ia menambahkan bahwa penggunaan AI tanpa transparansi dapat membuat masyarakat sulit memahami bagaimana dan mengapa suatu keputusan diambil.
Di sektor media seperti AI digunakan untuk menentukan berita mana yang layak ditampilkan kepada pembaca. Isu-isu lokal, suara komunitas kecil, atau kritik dari masyarakat pinggiran sering kalah bersaing dengan konten sensasional yang lebih menguntungkan secara algoritmik. Hal ini berpotensi melemahkan fungsi media sebagai penyalur suara rakyat. Meski demikian secara AI tidak selalu menjadi ancaman. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi ini justru dapat digunakan untuk memperkuat demokrasi dan partisipasi publik. AI dapat membantu menganalisis aspirasi masyarakat dari berbagai daerah, menerjemahkan bahasa lokal, serta membuka akses informasi bagi kelompok yang sebelumnya sulit terjangkau. Beberapa inisiatif telah mulai memanfaatkan AI untuk mendengar suara warga, seperti platform pengaduan publik berbasis digital dan analisis sentimen masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dengan desain yang inklusif dan pengawasan etis, AI dapat menjadi alat bantu, bukan pengganti, suara manusia.
Pakar menekankan pentingnya keterlibatan manusia dalam setiap tahap penggunaan AI, terutama dalam kebijakan publik. Transparansi algoritma, regulasi yang jelas, serta literasi digital masyarakat menjadi kunci agar teknologi tidak justru menjauhkan rakyat dari proses demokrasi.
Pada akhirnya, tantangan utama bukan terletak pada kecerdasan buatan itu sendiri, melainkan pada cara manusia menggunakannya. Jika AI dikembangkan dengan prinsip keadilan dan inklusivitas, maka suara rakyat tidak akan terasing, melainkan justru diperkuat di era digital.
Komentar
Posting Komentar