Pemerintah berencana mencoret sekitar 15.000 penerima bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta. Langkah ini diambil menyusul temuan mengejutkan bahwa sebagian dari mereka diduga menyalahgunakan dana bantuan tersebut untuk aktivitas judi online (judol), Jakarta, 28 Juli 2025.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan kekhawatiran tersebut dalam konferensi pers di Jakarta. Ia menegaskan bahwa bansos yang diberikan negara harus digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk membantu masyarakat miskin dalam mencukupi kebutuhan dasar.
“Kami mendapat laporan dari sejumlah instansi dan hasil investigasi bahwa ada sekitar 15.000 penerima bansos di Jakarta yang terindikasi aktif bermain judi online. Ini sangat memprihatinkan dan tidak bisa ditoleransi,” ujar Pramono.
Data Terintegrasi dengan Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan
Pramono menyebutkan bahwa langkah pencoretan nama-nama penerima ini dilakukan berdasarkan kerja sama antara Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Melalui pelacakan transaksi digital dan data rekening, ditemukan adanya pola pengeluaran yang mencurigakan dari sejumlah penerima bansos.
“Ini bukan sekadar asumsi. Ada bukti digital. Kita tidak ingin bantuan negara yang seharusnya menyelamatkan keluarga dari kelaparan malah digunakan untuk bertaruh,” tambah Pramono.
Pemerintah Siapkan Sanksi dan Penggantian Penerima
Selain pencoretan, pemerintah juga akan memberikan sanksi administratif kepada penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan dana. Sementara itu, nama-nama yang dicoret akan segera digantikan dengan warga lain yang lebih layak dan belum terdata sebelumnya. Kementerian Sosial telah diminta untuk segera memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar proses distribusi bansos ke depan lebih tepat sasaran.
Reaksi Publik dan Seruan Perbaikan
Kabar ini menuai reaksi beragam di masyarakat. Banyak pihak mendukung langkah tegas pemerintah, namun sebagian juga menyerukan agar dilakukan pendampingan dan edukasi digital kepada masyarakat miskin, agar tidak mudah tergoda dengan judi online yang kini kian marak. sementara itu, pakar kebijakan sosial dari Universitas Indonesia, Dr. Dina Rahmasari, mengatakan bahwa fenomena ini mencerminkan urgensi literasi digital dan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran bansos. "Bansos adalah jaring pengaman terakhir bagi warga miskin. Jika sampai disalahgunakan, itu bukan hanya kegagalan individu, tapi juga sistem,” katanya. Pemerintah menegaskan bahwa bansos tetap akan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, namun seleksi dan pengawasan akan diperketat mulai tahun ini.
Komentar
Posting Komentar