Kronologi Kejadian
Operasi Tangkap Tangan (OTT)
Polres Pangandaran bersama Polisi Militer menangkap seorang oknum penarik retribusi tiket di Pantai Batuhiu namun beroperasi di Pantai Pangandaran, saat diduga melakukan pungli (pagi, 6 Juli 2025)
Temuan Tiket Palsu
Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran menemukan adanya tiket yang dicetak dengan printer termal tidak resmi, dengan perbedaan nominal yang mencolok—misalnya tiket tercetak Rp 1 juta namun saat barcode dipindai hanya terdaftar Rp 600 ribu Harapan Rakyat
Dugaan Keterlibatan Orang Dalam
Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan bahwa celah praktik ini mustahil dilakukan tanpa dukungan internal dan meminta pengawasan lebih ketat terhadap petugas penjaga tiket detikcom.
Ketua PHRI Pangandaran, Agus Mulyana, menegaskan bahwa adanya pemalsuan tiket menunjukkan keterlibatan oknum dari dalam, karena pemalsuan ini dilakukan secara terstruktur menggunakan kertas dan pencetakan massal
Respons Pemerintah dan Penanganan Kasus
Pemberhentian dan Pemeriksaan Internal
Sebanyak 110 pegawai non-ASN di Dinas Pariwisata Pangandaran diberhentikan sementara sejak 7 Juli 2025. Posisi mereka digantikan oleh ASN dan PPPK untuk memastikan pelayanan tetap berjalan
Inspektorat memeriksa mulai dari petugas juru pungut, kepala bidang, UPT, hingga pejabat Dinas Pariwisata detikcom.
Pernyataan Bupati dan Polisi
Citra Pitriyami menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada Inspektorat dan kepolisian, sambil memantau perkembangan investigasi secara menyeluruh
Polres Pangandaran menekankan bahwa proses penyidikan akan dilakukan secara profesional dan menghormati asas praduga tak bersalah
Rekomendasi dan Evaluasi Sistem
DPRD dan PHRI mendesak agar sistem tiket segera diubah menjadi digital penuh (QRIS, e‑money) untuk menghilangkan celah human error dan manipulasi data Harapan Rakyat.
PHRI juga menyarankan penggunaan teknologi tinggi seperti hologram atau kode verifikasi untuk meningkatkan keaslian tiket dan memudahkan pemantauan Harapan Rakyat.
Dampak Terhadap Wisatawan dan Pemasukan Daerah
Dugaan pungli dan tiket palsu seperti ini sangat merugikan PAD (Pendapatan Asli Daerah), serta mencoreng citra Pangandaran sebagai destinasi wisata.
Masyarakat disarankan untuk selalu membeli tiket secara resmi dan lewat kanal resmi untuk menghindari risiko tiket palsu.
Rangkuman Cepat
AspekRincianModus OperasiOTT terhadap oknum, pencetakan tiket palsu termalJumlah Pegawai Diberhentikan110 personel non-ASNPihak TerlibatPolres Pangandaran, Inspektorat, DPRD, PHRI, Dinas PariwisataRekomendasiDigitalisasi sistem tiket dan teknologi verifikasi
Langkah Berikutnya
Proses hukum oleh kepolisian untuk mengusut pelaku, termasuk dugaan penyediaan alat cetak tiket palsu dan peredaran tiket ilegal.
Evaluasi internal oleh Inspektorat untuk menelusuri jalur distribusi dan siapa saja yang terlibat.
Implementasi sistem baru agar tiket hanya bisa dibayar dan diverifikasi melalui digital channel yang aman dan transparan.
Kesimpulan
Kasus ini mengindikasikan bukan hanya sekadar masalah tiket palsu, tetapi juga reformasi sistem pengelolaan tiket masuk wisata. Digitalisasi penuh dan penguatan pengawasan dibutuhkan agar skema seperti ini tidak terulang. Terlebih apabila terbukti ada keterlibatan orang dalam, maka perlu sanksi tegas dan perbaikan struktur internal yang lebih baik.
Komentar
Posting Komentar