Postingan Utama

Yang Pingin Sate Legendaris Malang Dan Kopi Jadulnya, Kami Rekomendasikan Kini Sudah Ada Di Jakarta Timur

pada tanggal
  Di kawasan Jakarta Timur sekarang banyak warung sate yang bisa dibilang “legendaris”,  warung warung yang telah bertahan puluhan tahun dan tetap digemari banyak orang. Salah satu yang terkenal adalah Warung Sate Haji Giyo berdiri sejak 1985, dikenal dengan sate kambing besar, daging empuk, dan bumbu kecap manis pedas yang khas. Lalu ada Sate Kambing Haji Nawi (sejak 1982), dengan potongan sate kambing tebal dan juicy, serta tersedia juga sate ayam bercita rasa tradisional. Jangan lupa Sate Blora Cirebon  menawarkan sate kambing maupun ayam dengan bumbu gurih khas, dan pilihan menu tambahan seperti tongseng, gulai, sampai sop kambing. Sate sate dari warung warung ini menarik karena dagingnya empuk, potongannya tebal, dan cita rasa bumbunya kuat. Cocok bagi kamu yang rindu “sate jadul” ala warung tradisional. Kalau kamu sekarang di Jakarta Timur, tempat tempat ini layak banget buat jadi tujuan makan malam atau nongkrong bareng teman atau keluarga. Kopi Jadul dari Malang K...
0

Berhati hati lah membeli tiket kemungkinan yang kita beli itu palsu, maraknya calo atau orang dalam

pada tanggal

 


Kronologi Kejadian

Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Polres Pangandaran bersama Polisi Militer menangkap seorang oknum penarik retribusi tiket di Pantai Batuhiu namun beroperasi di Pantai Pangandaran, saat diduga melakukan pungli (pagi, 6 Juli 2025)


Temuan Tiket Palsu

Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran menemukan adanya tiket yang dicetak dengan printer termal tidak resmi, dengan perbedaan nominal yang mencolok—misalnya tiket tercetak Rp 1 juta namun saat barcode dipindai hanya terdaftar Rp 600 ribu Harapan Rakyat


Dugaan Keterlibatan Orang Dalam

Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan bahwa celah praktik ini mustahil dilakukan tanpa dukungan internal dan meminta pengawasan lebih ketat terhadap petugas penjaga tiket detikcom.

Ketua PHRI Pangandaran, Agus Mulyana, menegaskan bahwa adanya pemalsuan tiket menunjukkan keterlibatan oknum dari dalam, karena pemalsuan ini dilakukan secara terstruktur menggunakan kertas dan pencetakan massal


Respons Pemerintah dan Penanganan Kasus


Pemberhentian dan Pemeriksaan Internal

Sebanyak 110 pegawai non-ASN di Dinas Pariwisata Pangandaran diberhentikan sementara sejak 7 Juli 2025. Posisi mereka digantikan oleh ASN dan PPPK untuk memastikan pelayanan tetap berjalan 

Inspektorat memeriksa mulai dari petugas juru pungut, kepala bidang, UPT, hingga pejabat Dinas Pariwisata detikcom.


Pernyataan Bupati dan Polisi

Citra Pitriyami menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada Inspektorat dan kepolisian, sambil memantau perkembangan investigasi secara menyeluruh 

Polres Pangandaran menekankan bahwa proses penyidikan akan dilakukan secara profesional dan menghormati asas praduga tak bersalah 


Rekomendasi dan Evaluasi Sistem

DPRD dan PHRI mendesak agar sistem tiket segera diubah menjadi digital penuh (QRIS, e‑money) untuk menghilangkan celah human error dan manipulasi data Harapan Rakyat.

PHRI juga menyarankan penggunaan teknologi tinggi seperti hologram atau kode verifikasi untuk meningkatkan keaslian tiket dan memudahkan pemantauan Harapan Rakyat.


Dampak Terhadap Wisatawan dan Pemasukan Daerah

Dugaan pungli dan tiket palsu seperti ini sangat merugikan PAD (Pendapatan Asli Daerah), serta mencoreng citra Pangandaran sebagai destinasi wisata.

Masyarakat disarankan untuk selalu membeli tiket secara resmi dan lewat kanal resmi untuk menghindari risiko tiket palsu.


Rangkuman Cepat

AspekRincianModus OperasiOTT terhadap oknum, pencetakan tiket palsu termalJumlah Pegawai Diberhentikan110 personel non-ASNPihak TerlibatPolres Pangandaran, Inspektorat, DPRD, PHRI, Dinas PariwisataRekomendasiDigitalisasi sistem tiket dan teknologi verifikasi


Langkah Berikutnya

Proses hukum oleh kepolisian untuk mengusut pelaku, termasuk dugaan penyediaan alat cetak tiket palsu dan peredaran tiket ilegal.

Evaluasi internal oleh Inspektorat untuk menelusuri jalur distribusi dan siapa saja yang terlibat.

Implementasi sistem baru agar tiket hanya bisa dibayar dan diverifikasi melalui digital channel yang aman dan transparan.


Kesimpulan

Kasus ini mengindikasikan bukan hanya sekadar masalah tiket palsu, tetapi juga reformasi sistem pengelolaan tiket masuk wisata. Digitalisasi penuh dan penguatan pengawasan dibutuhkan agar skema seperti ini tidak terulang. Terlebih apabila terbukti ada keterlibatan orang dalam, maka perlu sanksi tegas dan perbaikan struktur internal yang lebih baik.


Komentar

Posting Komentar