Polemik dugaan penggunaan ijazah palsu oleh mantan Presiden Republik Indonesia terus bergulir. Setelah laporan resmi dilayangkan oleh sejumlah pihak ke aparat penegak hukum, penyelidikan kini memasuki tahap krusial dengan langkah-langkah hukum lanjutan, termasuk penyitaan dokumen dan pemeriksaan sejumlah saksi tambahan (Jakarta, 24 Juli 2025)
Penyidik Mulai Bertindak
Kejaksaan Agung dan pihak kepolisian telah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan aktivis hukum terkait dugaan pemalsuan ijazah yang digunakan saat pencalonan presiden beberapa tahun lalu. Menurut sumber di lingkungan aparat penegak hukum, penyidik telah melakukan penggeledahan terbatas di dua lokasi yang diduga menyimpan dokumen penting.
“Beberapa dokumen yang berkaitan dengan riwayat pendidikan dan administrasi kampus telah kami sita sebagai bahan analisa. Proses ini dilakukan sesuai prosedur hukum dan dengan izin pengadilan,” ujar salah satu pejabat penyidik yang enggan disebut namanya.
Pemeriksaan Saksi Diperluas
Selain menyita dokumen, tim penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan pejabat kampus, staf administrasi, dan rekan seangkatan mantan presiden tersebut. Beberapa dari mereka mengaku tidak pernah melihat yang bersangkutan mengikuti perkuliahan secara reguler, namun belum ada bukti kuat yang mengarah pada pemalsuan.
Yang menarik, seorang saksi baru muncul dan mengaku pernah diminta membantu "mengurus" legalisasi ijazah oleh pihak tertentu menjelang pemilu. Kesaksian ini kini sedang dikonfirmasi kebenarannya melalui uji forensik dokumen dan pencocokan arsip di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pihak Terlapor Bungkam
Hingga berita ini diturunkan, mantan presiden yang menjadi subjek tudingan belum memberikan pernyataan langsung. Namun, tim kuasa hukumnya menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan bagian dari serangan politik yang berulang.
"Kami siap membuktikan keaslian ijazah yang dimiliki klien kami melalui jalur hukum. Semua dokumen telah diverifikasi oleh instansi resmi ketika pencalonan berlangsung," ujar salah satu anggota tim hukum.
Reaksi Publik dan Pengamat
Kasus ini memicu reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian mendukung pengusutan tuntas sebagai bentuk penegakan integritas pejabat publik, sementara yang lain menganggap kasus ini sebagai bentuk politisasi menjelang tahun politik.
Pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Dr. Liana Pratiwi, menyatakan bahwa penyelidikan harus dilakukan secara objektif dan profesional. “Jika terbukti ada unsur pemalsuan, tentu itu pelanggaran serius. Tapi kita juga harus hati-hati agar hukum tidak dijadikan alat politik,” ujarnya.
Catatan :
Proses hukum masih berlangsung dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Komentar
Posting Komentar