Salah satu warga, Rudi (45), seorang pedagang pakaian dari Bandung, mengatakan bahwa ia terkejut ketika tidak bisa melakukan transaksi perbankan. “Saya kira sistem error, tapi setelah saya cek ke bank, katanya rekening saya diblokir atas permintaan PPATK. Padahal saya cuma terima pembayaran dari pembeli online. Kami ini seperti diperlakukan seperti penjahat keuangan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Warga lainnya, Diah (32), seorang freelancer yang biasa menerima pembayaran dari luar negeri, mengaku tidak pernah diberi penjelasan rinci soal alasan pemblokiran. “Kalau memang ada kesalahan atau kecurigaan, seharusnya kami diberi tahu lebih dulu, bukan langsung diblokir seperti ini,” ucapnya.
PPATK sendiri belum merinci kasus-kasus yang menyebabkan pemblokiran tersebut, namun menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme. Dalam keterangan resminya, PPATK menegaskan bahwa pemblokiran dilakukan berdasarkan analisis awal atas transaksi yang dinilai tidak wajar.
Meski demikian, para warga berharap ada kejelasan hukum dan transparansi proses. Mereka mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan harian akibat tidak bisa mengakses dana sendiri.
“Kami bukan penjahat, kami hanya orang biasa yang bekerja keras. Kalau seperti ini terus, bagaimana kami bisa hidup?” keluh seorang warga lainnya.
Pakar hukum keuangan Dr. Sigit Pranoto, mengatakan bahwa PPATK memang memiliki kewenangan untuk meminta pemblokiran rekening dalam kasus tertentu. Namun ia menegaskan bahwa prinsip keadilan dan hak atas klarifikasi harus tetap dijunjung tinggi. “Masyarakat berhak tahu dan diberikan ruang untuk menjelaskan sebelum terkena dampak serius,” jelasnya.
Hingga kini, warga yang terdampak masih menanti kepastian hukum dan berharap rekening mereka segera dipulihkan jika terbukti tidak bersalah.
Komentar
Posting Komentar