Ismanto, 43 tahun, tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah drastis hanya karena sederet angka di KTP. Pria asal Klaten, Jawa Tengah, yang sehari-hari bekerja sebagai buruh jahit rumahan itu, mendadak didatangi surat tagihan dari sebuah bank swasta, Angkanya membuat lututnya lemas Rp 2,8 miliar.
“Apa Apaan ini? Saya bahkan beli motor saja masih kredit,” ujar Ismanto sambil memperlihatkan surat itu, matanya berkaca-kaca.
Bertahun-tahun ia hidup sederhana. Penghasilannya dari menjahit baju pesanan tetangga hanya cukup untuk menghidupi istri dan dua anaknya. Namun kini, ia justru disebut sebagai pemilik utang miliaran rupiah untuk pinjaman bisnis yang tak pernah ia ajukan.
Setelah mencari tahu, terungkap bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Ismanto diduga telah disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Pinjaman itu dicairkan oleh orang lain, namun atas namanya.
“Saya tidak pernah tanda tangan, tidak pernah foto, apalagi ke bank. Tahu-tahu saya jadi penanggung utang,” keluhnya.
Ismanto pun melapor ke kepolisian dan Dinas Kependudukan setempat. Proses hukum masih berjalan, namun tagihan dan telepon dari pihak penagih terus berdatangan. Bahkan, rumah kontrakannya pernah didatangi debt collector.
Kasus Ismanto hanyalah satu dari banyak cerita serupa yang terjadi di Indonesia. Lemahnya perlindungan data pribadi membuat masyarakat kecil seperti dirinya menjadi korban. Ironisnya, meski jelas ada indikasi pemalsuan, sistem penagihan tetap menganggapnya sebagai pihak yang bertanggung jawab.
“Kalau saya harus bayar, artinya saya harus menjahit sampai mati,” ucap Ismanto lirih.
Hingga kini, ia masih berjuang membersihkan namanya. Sementara itu, setiap kali suara sepeda motor berhenti di depan rumahnya, ia selalu waspada, khawatir itu adalah penagih yang datang lagi.
Kalau mau, saya bisa buatkan versi yang lebih panjang dan dramatis, termasuk dialog, suasana kampung, dan latar belakang kehidupannya supaya pembaca lebih terhanyut.
Komentar
Posting Komentar